SUARA SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa Tahun 2026) di Pendopo Delta Wibawa Rabu (18 November 2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. GEMA DESA menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas.
Dalam sambutan
yang dibacakan Pj Sekda M. Ainur Rahman, Bupati Subandi menegaskan bahwa 318
desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Setiap rupiah
anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah
penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target
pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, desa dituntut mengelola anggaran
secara efektif, efisien, dan akuntabel.
”Setiap rupiah
anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui
peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga
menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap pemberantasan korupsi melalui
kebijakan toleransi nol terhadap gratifikasi serta mengapresiasi Desa Kwangsan
yang tengah dinilai KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain itu, enam
desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Desa
Bligo Kecamatan Candi, Desa Larangan Kecamatan Candi, Desa Keboananom Kecamatan
Gedangan, Desa Sidomojo Kecamatan Krian, dan Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo.
Inspektur
Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan
keuangan desa telah dilaksanakan terhadap seluruh 318 desa sejak 26 Januari
hingga 27 Oktober 2026 berdasarkan lima indikator utama. Masing-masing tata
kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, dokumen pekerjaan fisik, hingga
pengelolaan aset dan BUMDes.
Hasilnya, terdapat
25 desa kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88
desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai yang akan mendapat pembinaan
intensif melalui mekanisme continuous auditing dan continuous
monitoring.
Menurut Andjar,
sejumlah temuan yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan
pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.
”Terhadap
desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous
auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan
dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,"
katanya.
Pada kesempatan
tersebut, M. Ainur Rahman membuka secara resmi GEMA DESA 2026 dan menyerahkan
penghargaan kepada 10 Desa Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik Tahun Anggaran
2025 yang diraih Desa Kwangsan Kecamatan Sedati sebagai peringkat pertama,
disusul Desa Sidomojo Kecamatan Krian dan Desa Bligo Kecamatan Candi di
peringkat kedua dan ketiga.
M. Ainur Rahman
juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat pembangunan desa
melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
"Tahun ini
BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insya Allah tahun depan
meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat
menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang
bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (SS)